Evaluasi Kualitas Pelayanan Halte SMPN 5 Karawang di Kabupaten Karawang
Keywords:
Kualitas Layanan, Standar Layanan Minimum (SPM), Kepatuhan Fasilitas, Transportasi Siswa, SMPN 5Abstract
Halte bus merupakan salah satu fasilitas pendukung penting bagi transportasi umum dan memainkan peran penting dalam menjaga mobilitas masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, di daerah yang mengalami tekanan mobilitas tinggi seperti Kabupaten Karawang, daerah yang dikenal luas sebagai zona industri utama di Jawa Barat. Salah satu contoh fasilitas tersebut adalah halte bus SMPN 5 Karawang, yang berfungsi sebagai titik akses utama bagi pelajar, pendidik, dan warga sekitar. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan halte bus SMPN 5 Karawang dengan menilai kesesuaian fasilitas fisik yang ada terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96, dan untuk mengidentifikasi atribut pelayanan mana yang memerlukan peningkatan prioritas. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif deskriptif digunakan, yang menggabungkan observasi lapangan langsung, formulir inventaris fasilitas standar, dokumentasi fotografi sistematis, dan wawancara dengan pengguna dan pengelola halte bus, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari instansi daerah terkait. Tingkat pemenuhan fasilitas dihitung menggunakan rumus kepatuhan berbasis persentase yang diterapkan secara terpisah pada kategori fasilitas wajib (utama) dan tambahan. Hasilnya menunjukkan bahwa dari sepuluh item fasilitas yang dinilai, hanya papan identitas yang tersedia, meskipun dalam kondisi yang rusak, sedangkan kanopi pelindung ada tetapi secara struktural tidak layak digunakan; delapan item lainnya, termasuk tempat duduk, papan informasi rute, dan penerangan, sama sekali tidak ada. Tingkat kepatuhan keseluruhan hanya mencapai 10 persen, dengan fasilitas utama sebesar 16,7 persen dan fasilitas tambahan sebesar 0 persen, menunjukkan bahwa halte bus belum memenuhi harapan layanan minimum dan membutuhkan rehabilitasi fasilitas sebagai prioritas peningkatan utama. Studi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur halte bus dan keselamatan transportasi siswa.
Downloads
References
Wibisono, R. E., & Putri, R. F. (2022). Evaluasi Kualitas Pelayanan Halte Terminal Purabaya pada Transportasi Umum Suroboyo Bus. Ge-STRAM: Jurnal Perencanaan dan Rekayasa Sipil, 5(2), 72–78. https://doi.org/10.25139/jprs.v5i2.4636
Salsaqilah, A. P., Rahmawati, A. P., & Sudarismani, I. (2023). Kajian Kenyamanan Halte Satria Tangerang Berdasarkan Kebutuhan Pengguna. Jurnal Vastukara: Jurnal Desain Interior, Budaya, dan Lingkungan Terbangun, 3(2), 245–252. https://doi.org/10.59997/vastukara.v3i2.2730
Nursasi, H., & Yenita, Y. (2023). Pengaruh Kualitas Layanan Angkutan Umum Transjakarta terhadap Persepsi Penumpang terkait Aksesibilitas dan Keselamatan Perjalanan (Rute Cibubur-BKN). Warta Penelitian Perhubungan, 35(1).
Rachmadyaningrum, R., Hariani, D., & Herawati, A. R. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Transjakarta pada Masa Pandemi. Journal of Public Policy and Management Review, 11(2).
Kurniati, N. L. W. R. (2021). Dampak Ekonomi Pengoperasian Transjakarta Ditinjau dari Persepsi Pengguna. Jurnal Penelitian Transportasi Darat, 22(2).
Forino, B. D., & Putranto, L. S. (2023). Persepsi Pengguna Transportasi Umum di Jabodetabek terhadap Integrasi Tarif PT JakLingko Indonesia. JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil, 5(1), 71–84.
Saleh, Y., Meutia, W., & Anggraini, K. (2024). Evaluasi Kinerja Operasional Angkutan Kota Mikrotrans Jak Lingko. Jurnal ARTESIS, 4(1), 34–39.
Setiawan, Y. (2023). Evaluasi Fasilitas Penyeberangan Jalan di Ruas Jalan Jenderal Sudirman Sokaraja Kabupaten Banyumas. Jurnal ISMETEK, 15(1), 18.
Utama, R. I., & Momon, M. (2021). Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Kabupaten Agam. Cived, 8(3).
Priyono, A., & Pradoto, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Pengembangan Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Trotoar di Kota Purwodadi (Studi Kasus: Koridor Jalan R. Suprapto). Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 17(4), 360–371. https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.35234
Ikhsan, A. M., Soesanto, E., & Septian, B. (2024). Implementasi Standar Transportasi dalam Pelayanan Angkutan Umum di Trans Jakarta yang Berbasis kepada UUD 1945. Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi, 6, 244–253.
Dio, N. S. S., Simangunsong, J. E., & Haryanto, B. (2022). Evaluasi Kinerja Operasional pada Trayek B Kota Samarinda. Jurnal Teknologi Sipil.
Nabila, E. F. D., & Putro, H. (2025). Evaluasi Kinerja Pelayanan Trans Jateng Koridor VI Semarang-Grobogan. Techno, 26(2), 117–126. https://doi.org/10.30595/techno.v26i2.26092
Purnomo, M. T., & Herijanto, W. (2021). Evaluasi Kinerja Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng Rute Semarang-Kendal. Jurnal Teknik ITS, 10(2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.63585
Laila, N. I., Martini, R., & Astuti, P. (2023). Analisis Kinerja Pelayanan BRT Kota Semarang Melalui Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023. Journal of Politic and Government Studies, 13(3), 47–61.
Hidayat, D. W., Oktopianto, Y., Ahmad, R., & Anindita, R. Y. (2022). Evaluasi Kinerja dan Jumlah Armada Angkutan Umum pada Terminal Ubung Denpasar Utara Studi Kasus Trayek Terminal Ubung-Matahari Terbit. Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety), 9(2), 131–141. https://doi.org/10.46447/ktj.v9i2.447
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (1996). Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum. Jakarta: Departemen Perhubungan.
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
Pemerintah Kabupaten Karawang. (2009). Keputusan Bupati Karawang Nomor 551.21/Kep.510-Huk/2009 tentang Jaringan Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Karawang. Karawang: Pemerintah Kabupaten Karawang.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Ekthy Putri Anggraini, Hasna Nurhanifah, Riyan Suganda, R. Caesario Boing RR (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










